Sidoarjo,pojokkasus.com – Jabatan pejabat Sidoarjo kini dituntut tidak berhenti pada urusan administratif.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan keberhasilan pejabat pemerintah harus terlihat dari dampak positif yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan saat pengambilan sumpah dan janji jabatan pejabat Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026).
Sebanyak 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 150 pejabat administrator dan pengawas, serta enam pejabat fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengikuti prosesi tersebut.
Subandi meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menerjemahkan amanah jabatan ke dalam kerja nyata.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu menghadirkan solusi, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Subandi.
Subandi menekankan bahwa ukuran kinerja pejabat tidak cukup berdasarkan banyaknya program atau terselesaikannya pekerjaan administratif.
Pemerintah harus memastikan kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia meminta pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo memahami persoalan yang terjadi di lapangan.
Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, menyentuh kebutuhan warga, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penekanan penting bagi jajaran birokrasi Sidoarjo. Pejabat tidak hanya dituntut bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, tetapi juga harus responsif ketika masyarakat menghadapi persoalan.
Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efektif, Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan komunikasi.
Kekompakan harus dibangun dari tingkat pimpinan OPD hingga pemerintahan di kecamatan.
Menurutnya, persoalan masyarakat sering kali membutuhkan kerja lintas sektor. Karena itu, pemerintah tidak boleh bekerja secara terpisah apabila ingin mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah.
Subandi juga menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan.
Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat organisasi sekaligus mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pawai Payung Hias SDN 1 Bandungrejo Penuh Kreativitas Simbol Cinta Rasul
“Mutasi ini sudah biasa. Ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harmonisasi dengan DPRD, serta merangkul APH di Sidoarjo,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi internal, Subandi mendorong hubungan yang harmonis dengan DPRD serta sinergi bersama aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan kuat dan terarah.
Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu segera beradaptasi dengan tugas masing-masing.
Integritas, komunikasi, dan tanggung jawab harus menjadi dasar dalam menjalankan kewenangan.
“Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” harapnya.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Sidoarjo untuk memperkuat kinerja birokrasi.
Tantangannya bukan sekadar mengisi posisi jabatan, tetapi memastikan setiap kewenangan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan warga.
